BAGIAN KEEMPAT : POROS MARITIM
DUNIA (PMD)
Poros
Maritim Dunia (PMD) baru secara resmi dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam
bentuk pidato kenegaraan di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014 di
forum East Asian Summit ke-9. Namun belum ada regulasi dalam wujud peraturan
presiden maupun perundang-undangan yang menjelaskan secara operasional konsep
Poros Maritim Dunia. Mengapa Indonesia perlu menerapkan poros maritim dunia ?
alasannya karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan jadi sudah
selayaknya Indonesia perlu menerapkan poros maritim dunia. Banyak sekali
potensi maritim Indonesia yang bisa dikembangkan kedepannya. Misalnya kekayaan
alam, potensi wisata, potensi jalur strategis dan lain lain nya. Poros maritim
dunia ini bisa dikatakan visi strategis dan juga grand strategi. Kalo visi
strategis dilihat dari aspek geopolitik nya sedangkan grand strategi dilihat
dari aspek geostrategisnya. Menurut Geoffrey Till, national policy dibagi menjadi tiga yaitu kebijakan luar negeri,
ekonomi dan pertahanan. Sementara national
interest dibagi menjadi tujuh yaitu ekonomi, politik, militer, hukum,
intelegen, informal, dan keuangan. Perbedaan ekonomi dan keuangan yaitu apabila
ekonomi tidak dapat terpengaruh karena politik sedangkan keuangan dapat
terpengaruh karena politik. Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014,
Presiden Jokowi sering menggunakan istilah Poros Maritim Dunia (PMD) dalam
menggambarkan visi pembangunan pemerintahannya. Namun konsep Poros Maritim
Dunia ini masih belum dijelaskan secara konkret. Presiden Jokowi sudah berupaya
lebih dalam mengelaborasi konsep ini ke dalam lima pilar. Hal ini disebabkan
oleh kesadaran bahwa masih banyak potensi maritim Indonesia yang belum digali
optimal dikarenakan berbagai alasan, baik dari besarnya biaya yang diperlukan
untuk melakukan optimalisasi ekonomi maritim, belum adanya teknologi yang
mumpuni, hingga masih buruknya keamanan laut di Indonesia.
Beberapa
bulan terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi melakukan tindakan shock therapy dengan menenggelamkan
kapal-kapal pencuri ikan yang tertangkap. Namun, tindakan ini tidak akan
memiliki dampak positif yang berkesinambungan jika pemerintah tidak memiliki
perencanaan jangka panjang. Perlu dikaji mengenai strategi pengamanan laut
Indonesia untuk jangka panjang. Indonesia tidak bisa lagi hanya melihat
wilayahnya sebagai garis batas pengawasan laut, namun perlu juga
mempertimbangkan perairan di sekitar Indonesia. Sengketa yang terjadi di
perariran tersebut berpotensi menjadi gangguan keamanan dan kedaulatan yang
membahayakan kepentingan Indonesia di kawasan ASEAN. Contohnya, sengketa di
Laut China Selatan, yang muncul akibat klaim China atas sebagian besar
perariran itu. Geolokasi Indonesia yang
strategis seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menguasai posisi strategis dalam
bidang kelautan dunia dengan memanfaatkan hubungan diplomatic dengan kekuatan
besar di kawasan seperti Amerika Serikat dan China. Dalam konteks merangkul dua
kekuatan yang saling bersaing, Kuik menawarkan konsep baru yang dinamakan hedging. Hedging merupakan strategi yang menggabungkan antara balancing dan bandwagoning dalam menghadapi ancaman. Inti dari hedging adalah dipeliharanya suatu
kesempatan bagi suatu negara untuk memihak ke kekuatan mana saja manakala
negara tersebut berada dalam posisi terdesak. Menurut paradigma realis, untuk
mempertahankan kepentingan nasional, maka suatu negara harus memiliki struktur
kekuatan relatif yang lebih besar daripada negara-negara lainnya. Struktur
kekuatan tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu kekuatan militer, kekuatan
ekonomi, dan kekuatan diplomasi. Sebagai visi geopolitik, Poros Maritim Dunia
bukanlah tujuan akhir atau kepentingan nasional, melainkan merupakan tujuan
antara untuk mencapai kepentingan nasional melalui penyusunan dan penggunaan
instrument yang tepat. Berikut ini elaborasi kelima pilar Poros Maritim Dunia
versi tim penulis :
1. Budaya Maritim
Jika
rakyat Indonesia ingin mendapat porsi lebih dari manfaat perekonomian berbasis
maritim di Indonesia, maka budaya dan sikap mentalnya terhadap maritim harus
berubah. Maritim merupakan bagian integral dari identitas dan potensi
kemakmuran masyarakat Indonesia. Karakter maritim yang berciri dinamis,
egaliter, dan pantang menyerah perlu terus ditumbuh kembangkan. Pemerintah pun
perlu menyediakan pendidikan berwawasan maritim dengan mencetak sumber daya
manusia yang terampil dalam mendukung aktivitas maritim, seperti: pelayaran,
pelabuhan, penanganan peti kemas, asuransi pelayaran, peramalan cuaca, dan
sebagainya. Apabila ini terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,
bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kembali menemukan jati dirinya dalam
dua-tiga generasi ke depan sebagai bangsa maritim. Perubahan sikap mental ini
harus diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal. Aspek budaya lain
yang turut mendukung visi Poros Maritim Dunia adalah perubahan orientasi
pembangunan dari Jawa-sentris menuju keluar-Jawa. Perlu dibangun budaya baru
yang memiliki kecenderungan memindahkan segala kegiatan sosial-budaya yang
memungkinkan untuk keluar-Jawa.
2. Ekonomi Maritim
Untuk
menjadi Poros Maritim Dunia, prasarana ekonomi maritim harus dibangun secara
optimal. Infrastruktur seperti sarana-prasarana pelabuhan, kapal
angkut/penumpang, alat navigasi pelayaran juga harus dibangun. Ada banyak
sekali pulau atau pelabuhan tradisional di Indonesia—seperti Pulau Sabang,
Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Natuna, Kota Merak, Kota Cilacap, Kota Bitung,
Kota Palu, Kota Kupang, Pulau Morotai dan Kota Sorong yang sebenarnya sangat
cocok dikembangkan menjadi deep sea port atau
global transhipment port seperti
Singapura. Abad ke-21 yang diwarnai dengan bergesernya pusat ekonomi dunia,
dari Eropa menuju Indo-Pasifik, memaksa sejumlah negara di Indo-Pasifik
beradaptasi dengan lingkungan baru. Motif dibalik fokus politik internasional
di kawasan Indo-Pasifik tidak lepas dari motif ekonomi, yaitu: freedom of navigation, akses kepada
sumber daya alam, dan akses kepada pasar. Dalam pilar ke-2, tujuan utamanya
adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya beraspek maritime (seperti
perikanan dan tambang) bagi kepentingan nasional. Hasil eksploitasi ekonomi
maritim tersebut pada akhirnya akan dibawa ke pelabuhan. Sehingga pelabuhan
memiliki nilai strategis dalam mengakumulasi sumber daya maritim. Tentu saja
pelabuhan tersebut harus memiliki fasilitas yang sesuai untuk menangani sumber
daya maritim yang diarahkan ke sana.
3. Konektivitas Maritim
Jika
melihat rencana pembangunan lima deep sea
port di Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong, ada
beberapa wilayah di Indonesia yang belum terjangkau dengan rute pelayaran
pendukung, seperti di wilayah Pontianak dan sekitarnya, Bengkulu, Sumatra
Barat, bagian barat Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan
Gorontalo. Dalam kondisi diatas manakala dukungan pemerintah pusat memilki
keterbatasan, maka peran paradiplomasi pemerintah daerah diperlukan untuk
mempromosikan pembangunan infrastruktur transportasi maritim di daerahnya.
Pemerintah daerah dengan otoritas yang diberikan pemerintah pusat, dapat
mengatur terwujudnya investasi asing ke daerahnya. Hal ini pun sejalan dengan
kebijakan sejumlah negara maju yang memiliki program bantuan luar negeri kepada
negara-negara berkembang. Tujuan dilakukannya diplomasi di dunia internasional
adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
4. Diplomasi Maritim
Dalam
diplomasi maritim, ada empat hal yang perlu dijadikan panduan, yaitu (1)
perlunya selalu mempertajam dan memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia;
(2) menentukan strata kepentingan; (3) perlunya memperjuangkan kepentingan
ASEAN, di mana Indonesia menganggap dirinya sebagai pemimpin alamiah ASEAN; (4)
perlunya mengupayakan solusi menang-menang dari masalah sengketa antarnegara
anggota ASEAN dan pihak lain diluar ASEAN, seperti dengan kekuatan besar
(Amerika Serikat, China, India, dan Jepang).
5. Keamanan Maritim
Secara
definisi, menurut Shicun, W. dan Keyuan, Z. keamanan maritime adalah hal yang
menyangkut keamanan navigasi (di laut), penanggulangan kejahatan transnasional
meliputi bajak laut dan terorisme maritim, serta pencegahan dan resolusi
konflik (maritim). Dalam konteks hubungan internasional, keamanan selalu
dikaitkan dengan kerawanan suatu negara yang dijadikan pihak eksternal sebagai
kesempatan untuk membuat masalah atas negara tersebut. Wilayah perairan
Indonesia yang sangat luas akan sulit untuk diamankan sepenuhnya. Sehingga
perlu adanya prioritas. Daerah-daerah menjadi prioritas tentunya adalah
sejumlah daerah yang memenuhi salah satu atau lebih unsur berikut ini: (1)
memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, baik dari sumber daya alam maupun
pariwisata; (2) memiliki lokasi yang strategis di dalam rute pelayaran dunia
dan regional; dan (3) memiliki potensi sengketa/konflik perbatasan dengan
negara tetangga.
BAGIAN KELIMA : SINERGI POROS
MARITIM DUNIA DAN JALUR SUTRA MARITIM ABAD KE-21
Perlu ditekankan bahwa konsep Jalur
Sutra Maritim China sudah tentu tidak dicanangkan karena altruism (kebaikan
hati untuk membantu negara-negara lain), namun dibuat untuk memenuhi kepentingan
politik, ekonomi dan pertahanan China sendiri. Sudah tentu ada keuntungan bagi
China yang ingin didapat dari Indonesia. Selain untuk memanfaatkan kekayaan
alam Indonesia yang melimpah, China pun ingin meningkatkan pasar bagi
produk-produknya. Namun Indonesia sendiri bukannya tidak dapat mengambil
manfaat dari regionalism China tersebut. Salah satu kepentingan Indonesia yang
dapat dipenuhi adalah kebutuhan Indonesia terhadap investasi di jalur
perdagangan antar pulau Indonesia sendiri, yang sering disebut sebagai konsep
tol laut. Belakangan ini, pemerintah telah memutuskan bahwa prioritas
pembangunan infrastruktur nasional lebih diarahkan ke daerah tertinggal
terutama di Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur
di daerah yang lebih maju akan diarahkan melalui mekanisme B-2-B (business to business). Fakta yang harus
disadari adalah selama infrastruktur kelautan Indonesia masih belum efektif dan
efisien, maka potensi pariwisata Indonesia Timur yang begitu besar tetap tidak
bisa dibangun secara optimal.
Jalur Sutra Maritim China memang
memberi peluang besar bagi Indonesia untuk kembali bangkit dengan meningkatkan
daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia yang selama ini terkendala biaya
transportasi tinggi, serta meningkatkan pembangunan di kawasan-kawasan
tertinggal, seperti wilayah timur Indonesia, yang disebabkan oleh buruknya
infrastruktur, terutama transportasi laut. Kedekatan hubungan ekonomi antara
China dan Indonesia harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah perilaku
China. Pada bidang budaya maritim, jika
rakyat Indonesia secara umum ingin mendapat porsi lebih dari manfaat
perekonomian berbasis maritim di Indonesia, maka budaya dan sikap mentalnya
terhadap maritim harus berubah. Pada bidang ekonomi maritim, Indonesia yang perlu diselaraskan adalah
terwujudnya kerja sama bilateral dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan
sumber daya olahan secara optimal dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan
sumber daya modal dan teknologi dari China. Terkait konektivitas maritim, Indonesia memiliki tantangan yang sangat
besar. Kebijakan One Belt, One Road berarti
perlintasannya hanya akan melewati perairan di Selat Malaka yang telah
didominasi Singapura sebagai entreport dari
dan ke Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan konsolidasi ke
dalam dengan membangun prasarana transportasi laut yang memadai dan mampu
menampung sejumlah kapal dengan berbagai ukuran, agar kelak konektivitas
maritim di Indonesia dapat berintegrasi dengan rute di Jalur Sutra Maritim
China. Pada bidang diplomasi maritim, Indonesia
harus mampu merevitalisasi politik luar negeri bebas aktifnya agar bisa
mendapat manfaat ganda di bidang ekonomi dan pertahanan. Bicara tentang keamanan maritim tidak lepas dari
masalah kerawanan di laut. Dari kompleksitas permasalahan keamanan maritim di
Indo-Pasifik, sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim sebaiknya
dibangun untuk membentuk sistem keamanan maritim bersama dalam menghadapi
ancaman aktor non-tradisional saja, seperti perompakan, penyelundupan, illegal fishing, bencana di laut, dan
lain sebagainya. Sistem keamanan bersama ini idealnya bersifat inklusif, yang
melibatkan seluruh negara yang berkepentingan dengan leading sector-nya negara yang menguasai wilayah laut yang diawasi.
Menerima begitu saja proposal China tanpa menerpkan pemikiran yang strategis
akan menimbulkan konsekuensi tragis bagi Indonesia. Dikhawatirkan ASEAN akan
terpecah-belah, walau Indonesia dalam jangka pendek akan diuntungkan dengan
pembangunan infrastuktur yang kuat. Namun untuk jangka panjang, Indonesia
dikhawatirkan akan berada di bawah dominasi China, akibat banjirnya
barang-barang China yang menggunakan infrastruktur tersebut, dan dijual dengan
harga murah sehingga mematikan produksi dalam negeri.
Terima Kasih
Sumber Buku :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar